pernyataan pemerintah tentang pertambangan

  • Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Nov 20, 2012 · Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

    Dapatkan harga
  • Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    JAKARTA Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) atas perubahan UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

    Dapatkan harga
  • go.id

    go.id

    go.id

    Dapatkan harga
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan industri

    Dapatkan harga
  • Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Nov 20, 2012 · Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

    Dapatkan harga
  • Revisi UU Minerba Terus Dimatangkan, Menteri ESDM

    Revisi UU Minerba Terus Dimatangkan, Menteri ESDM

    Sep 16, 2019 · JAKARTA – Pembahasan Rancangan UndangUndang atas perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi. Menurutnya, hal tersebut dapat

    Dapatkan harga
  • Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

    Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

    diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186) 6.

    Dapatkan harga
  • Izin Usaha Pertambangan (IUP): Pengertian dan Persyaratan

    Izin Usaha Pertambangan (IUP): Pengertian dan Persyaratan

    May 31, 2019 · Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan).

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

    Dapatkan harga
  • MENTEW EMERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    MENTEW EMERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012) 5.

    Dapatkan harga
  • Terkait Revisi UU Minerba, Pemerintah Diminta Tak Gegabah

    Terkait Revisi UU Minerba, Pemerintah Diminta Tak Gegabah

    MONITOR, Jakarta – Pembahasan Rancangan UndangUndang atas perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi.

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

    Dapatkan harga
  • PENGERTIAN PERTAMBANGAN WordPress.com

    PENGERTIAN PERTAMBANGAN WordPress.com

    pertambangan umum, pemerintah mengeluarkan peraturanyang memberi wewenang kepada Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah: Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangansecara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. umumnya laporan hasilaudit memuat pernyataan pendapat pemeriksa atas

    Dapatkan harga
  • UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN

    UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN

    pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 7 (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan

    Dapatkan harga
  • Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

    Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

    Berdasarkan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

    Dapatkan harga
  • UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

    UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

    dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik UNDANGUNDANG TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 1 / 21. com BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemendepartemen dalam bidangnya masing

    Dapatkan harga
  • Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

    Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

    Berdasarkan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

    Dapatkan harga
  • IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANGUNDANG NOMOR 23

    IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANGUNDANG NOMOR 23

    Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2) Bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014.

    Dapatkan harga
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 44

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 44

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. BAB I ISTILAH ISTILAH. pasal 4 Undangundang tentang Pertambangan, maka pertambangan atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri. (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) diatas disertai

    Dapatkan harga
  • Revisi UU Minerba Terus Dimatangkan, Menteri ESDM

    Revisi UU Minerba Terus Dimatangkan, Menteri ESDM

    Sep 16, 2019 · JAKARTA – Pembahasan Rancangan UndangUndang atas perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi. Menurutnya, hal tersebut dapat

    Dapatkan harga
  • MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA VA MINERAL REPUBLIK

    MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA VA MINERAL REPUBLIK

    PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernyataan minat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah

    Dapatkan harga
  • Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Pertambangan ~ Asraind Blogger

    Nov 20, 2012 · Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu

    Dapatkan harga
  • Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    JAKARTA Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) atas perubahan UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

    Dapatkan harga
  • Dasar Hukum K3 di Sektor Pertambangan dan Energi ~ Decil''s

    Dasar Hukum K3 di Sektor Pertambangan dan Energi ~ Decil''s

    Berdasarkan Undangundang tersebut diterbitkan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) tentang berbagai hal yang dalam undangundang tersebut perlu jabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah disusun atas dasar ketentuan dalam Undangundang terkait. Undangundang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dapatkan harga
  • (PDF) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

    (PDF) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

    menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia peraturan menter! energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor: 02 tahun 2013 tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL

    2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG

    PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG

    PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG (PERPU) NOMOR 37 TAHUN 1960 (37/1960) TENTANG PERTAMBANGAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa hukum pertambangan harus merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959, ketentuanketentuan dalam

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

    Dapatkan harga
  • Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

    Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

    Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan

    Dapatkan harga
  • UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN

    UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN

    pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 7 (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan

    Dapatkan harga
  • Hukum Pertambangan Pengetahuan tentang Hukum

    Hukum Pertambangan Pengetahuan tentang Hukum

    Izin Usaha Pertambangan . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah.

    Dapatkan harga
  • Terkait Revisi UU Minerba, Pemerintah Diminta Tak Gegabah

    Terkait Revisi UU Minerba, Pemerintah Diminta Tak Gegabah

    MONITOR, Jakarta – Pembahasan Rancangan UndangUndang atas perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi.

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

    Dapatkan harga
  • DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH ACEH

    DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH ACEH

    Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sebagai unsur pelaksanaan tugas umum Pemerintahan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang

    Dapatkan harga
  • UU 1 Thn 1967 Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan

    UU 1 Thn 1967 Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan

    (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

    Dapatkan harga
  • PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

    PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

    PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Mencabut : PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok

    Dapatkan harga
  • Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

    Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

    diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186) 6.

    Dapatkan harga
  • TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

    TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

    Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dapatkan harga
  • Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    Soal RUU Minerba, Menteri Jonan: Pernyataan Pemerintah

    JAKARTA, iNews.id Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) atas perubahan UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan.. Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi.

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1968 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL (P.N. PERTAMINA) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas struktur dan prosedure kerja untuk

    Dapatkan harga
  • Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP

    Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP

    Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan

    Dapatkan harga
  • Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP

    Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP

    Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan

    Dapatkan harga
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan industri

    Dapatkan harga
  • (PDF) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN

    (PDF) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN

    Dari pernyataan tersebut diatas, dapat ditarik suatu isu Undangundang Nomor 32 T ahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NO. 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAKHAK PERTAMBANGAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dianggap perlu menetapkan suatu Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undangundang tentang Pembatalan

    Dapatkan harga
  • Menteri Jonan Soal Revisi UU Minerba: Pernyataan Otoritas

    Menteri Jonan Soal Revisi UU Minerba: Pernyataan Otoritas

    Sep 15, 2019 · Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengimbau agar pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi mengenai pembahasa Rancangan UndangUndang atas perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ().Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi harga

    Dapatkan harga
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1

    Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

    Dapatkan harga
  • IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANGUNDANG NOMOR 23

    IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANGUNDANG NOMOR 23

    Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2) Bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014.

    Dapatkan harga